Kritik Keras GMNI di HJC ke-348, Gimik dan Badut-badut Politik Dipertontonkan

RUANGPOJOK.COM – Dalam momentum Hari Jadi Cianjur (HJC) ke-348, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Cianjur mengkritik tajam arah pembangunan daerah yang mereka nilai jauh dari cita-cita keadilan sosial.

Ketua GMNI Cianjur, Rama, menegaskan bahwa pemerintah daerah lebih mementingkan gimik politik dan kegiatan seremonial daripada menyelesaikan persoalan krusial yang dihadapi masyarakat.

“Pemerintah lebih sibuk dengan pencitraan daripada menyelesaikan persoalan rakyat,” kata Rama, Sabtu, 12 Juli 2025.

Lebih lanjut, ia menyindir orang-orang dekat bupati dengan, “badut-badut politik” yang menurutnya sengaja dimanfaatkan untuk melanggengkan agenda kekuasaan sekaligus mengeruk proyek di setiap kedinasan.

“Lihat saja, mereka mengerahkan badut-badut politik hanya untuk memuluskan agenda kekuasaan, sementara rakyat masih bergulat dengan krisis ekonomi dan infrastruktur yang amburadul,” tegas Rama.

Selain itu, program Gotong Royong Lobaan (GOROL) yang digadang-gadang sebagai gerakan masyarakat, justru menuai kritik. GMNI menyoroti minimnya transparansi dalam pelaksanaan program tersebut.

“Tak ada papan informasi atau dokumen resmi yang bisa diakses publik mengenai berapa angka pekerjaan gorol tersebut. Kami juga menduga ada keterlibatan keluarga bupati di sini, ini jelas nepotisme,” ucapnya.

Sementara itu, GMNI juga menyoroti masih banyaknya titik kerusakan jalan serta infrastruktur pascabencana yang belum diperbaiki, yang menurut mereka menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Tidak hanya itu, GMNI juga menuding bahwa Kabupaten Cianjur sedang berada dalam kondisi darurat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), dengan mengacu pada kasus dugaan korupsi proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) senilai Rp40 miliar yang diduga merugikan negara.

Selain isu infrastruktur dan KKN, GMNI menyoroti lonjakan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang meningkat drastis, dari 11 kasus pada tahun 2023 menjadi 50 kasus pada 2024. Hingga April 2025, tercatat sudah ada 17 kasus baru.

“Ini bukti sistem perlindungan anak kita lemah. Pemerintah tidak serius menangani ini,” tegasnya.