Diduga Potong BOP, BPK RI Periksa Sejumlah PKBM di Cianjur

“Pemeriksaan ini murni terkait akuntabilitas penggunaan dana BOP, bukan karena indikasi PKBM fiktif. Kami memiliki data valid dari Dapodik sebagai acuan,” jelasnya.

Menurutnya, Disdikpora Cianjur secara rutin mengawasi lebih dari 350 PKBM dengan melibatkan pengawas di setiap kecamatan,

“Jika ada temuan tidak sesuai, kami tindaklanjuti secara hukum. Namun, hingga kini tidak ada bukti PKBM fiktif,” katanya.

Ketua Forum FK-PKBM Cianjur, Deni Abdul Kholik, menyatakan bahwa BPK RI rutin memeriksa lembaga penerima bantuan pemerintah, termasuk PKBM.

“Ini proses biasa. BPK setiap tahun memeriksa sampel penerima anggaran. Kali ini, beberapa PKBM menjadi fokus audit,” ujar Deni.

Ia mendorong transparansi pengelolaan dana BOP agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.