Suara Rakyat Sudah Didapat, Janji Bupati Cianjur Tutup Proyek Geotermal Menguap

Ia juga menuding penetapan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) dilakukan tanpa transparansi.

“Jika proyek ini benar aman, mengapa pematokan dilakukan diam-diam? Mengapa survei tanpa izin warga? Mengapa tak melibatkan ahli independen?” tegasnya.

Aa menegaskan AMGP tidak anti pembangunan maupun energi terbarukan, namun menolak proyek yang mengorbankan rakyat dan hutan konservasi.

“Ruang hidup masyarakat yang turun-temurun menjaga kawasan ini turut terancam hilang,” ujarnya.

Salah satu tuntutan utama massa adalah agar Bupati Cianjur, Muhamad Wahyu Ferdian, menepati janjinya saat kampanye yakni menolak proyek geotermal dan menghapus rencana Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Cipanas dari dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cianjur.

Mereka juga mendesak Pemkab Cianjur mengirim surat resmi ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk menyatakan penolakan daerah terhadap proyek yang WKP nya sudah ditetapkan sejak 2014.

Namun, penantian massa tak berbuah hasil. Bupati Cianjur tidak hadir menemui pengunjuk rasa, dan hanya mengutus perwakilan pejabat Pemkab untuk menerima aspirasi.

Kehadiran yang dinilai penting itu justru absen, mempertegas kritik massa terhadap lemahnya komitmen pemerintah daerah.

Aksi ini dipastikan berlanjut jika Pemkab tidak segera menyatakan sikap resmi.

AMGP menyebut akan membawa persoalan ini ke tingkat provinsi hingga pemerintah pusat, serta membuka opsi menggugat proses penetapan WKP yang dianggap cacat prosedur.