Sosper DPRD Provinsi, Aspirasi Infrastruktur Jadi Sorotan

Selain mendengarkan aspirasi, Kang Onnie juga menegaskan pentingnya Peraturan Daerah (Perda) Jawa Barat No. 23 Tahun 2021 dalam menjamin hak masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan hukum gratis.

Perda tersebut dinilai relevan untuk melindungi masyarakat dari berbagai bentuk ketidakadilan yang sering terjadi akibat kurangnya pemahaman hukum.

“Dialog tadi menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat masih buta hukum. Akibatnya, mereka sering menjadi korban pihak-pihak yang memanfaatkan ketidaktahuan mereka,” tegas Kang Onnie.

Melalui sosialisasi ini, Kang Onnie berharap masyarakat tidak hanya memahami hak-hak hukum mereka, tetapi juga semakin aktif menyuarakan kebutuhan infrastruktur yang mendukung kesejahteraan mereka.

“Saya berharap masyarakat di dapil saya melek hukum agar tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” tutupnya.