Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Cianjur, Muhammad Isnaeni, menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh menunda penerbitan Surat Keputusan (SK) bagi tenaga honorer yang telah lulus seleksi.
“Mereka hanya meminta pemerintah segera mengeluarkan SK tanpa penundaan. Proses di daerah ini sudah selesai, tinggal menyelesaikan beberapa administrasi,” ujar Isnaeni.
Ia menjelaskan bahwa Komisi I DPRD Cianjur akan segera menemui Bupati Cianjur untuk membahas penandatanganan SK, terutama terkait PPPK.
Isnaeni memastikan bahwa keterlambatan proses bukanlah kesengajaan, melainkan agenda Bupati yang padat, termasuk saat mengikuti retret di Magelang beberapa waktu lalu.
“Saya mendukung penuh pemerintah mengangkat guru honorer. Kami telah lama memperjuangkan hal ini. Jangan sampai pemerintah menunda SK mereka terus-menerus. Bagaimana nasib mereka jika dalam setahun SK tidak keluar?” tegasnya.
Isnaeni juga menyoroti besarnya jumlah tenaga honorer yang terdampak. Menurutnya, peserta audiensi hanya mewakili separuh dari total tenaga honorer di Cianjur.
“Kami meminta pemerintah pusat meninjau ulang jadwal penerbitan SK dan mengembalikannya ke jadwal awal. Dengan begitu, tenaga honorer bisa mendapatkan kepastian dan bekerja dengan tenang,” pungkasnya. (RZ)
Page: 1 2
RUANGPOJOK.COM - Warga dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kecamatan Campakamulya, Kabupaten…
RUANGPOJOK.COM - Kapolsek Mande memberikan pembinaan kepada siswa SDN Cibalagung, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, setelah…
RUANGPOJOK.COM - Polisi menyelidiki dugaan percobaan penculikan terhadap dua siswa kelas I SDN Cibalagung, Desa…
RUANGPOJOK.COM - Musim kemarau selama lebih dari 40 hari memicu krisis air bersih di Desa…
RUANGPOJOK.COM - Anggota DPR RI Komisi XIII Fraksi Partai Golkar, Isfhan Taufik Munggaran, mengajak masyarakat…
RUANGPOJOK.COM - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat resmi mencabut laporan terhadap pengacara Hotman Paris Hutapea.…