Pengawasan Pemerintahan di Desa Sukataris, Kang Onnie Soroti Perubahan Data UHC

Sebelumnya, Pemkab Cianjur menanggung 815.690 peserta JKN melalui APBD. Setelah penyesuaian, pemerintah mempertahankan sekitar 372.772 peserta.

Pemkab Cianjur menyatakan kebijakan tersebut bertujuan memprioritaskan masyarakat miskin dan kelompok rentan yang membutuhkan jaminan kesehatan.

Kang Onnie meminta pemerintah tidak hanya mengandalkan data administratif dalam menentukan penerima jaminan kesehatan.

Menurutnya, pemerintah harus memastikan masyarakat yang benar-benar tidak mampu tetap memperoleh akses pelayanan kesehatan.

“DPRD Jawa Barat akan terus memantau persoalan ini dan mendorong pemerintah agar masyarakat tidak mampu kembali mendapatkan fasilitas kesehatan,” ujarnya.

Kang Onnie juga meminta pemerintah desa membantu warga mengecek status kepesertaan JKN serta memberikan informasi mengenai mekanisme pengajuan keberatan.

Ia menilai masyarakat membutuhkan kepastian ketika menghadapi persoalan kesehatan, terutama warga yang memiliki keterbatasan ekonomi.

“Jangan sampai warga yang membutuhkan pengobatan kehilangan jaminan kesehatan hanya karena persoalan data yang masih bisa diverifikasi,” katanya.

Kang Onnie memastikan DPRD Jawa Barat akan terus mengawasi pelaksanaan kebijakan UHC di Kabupaten Cianjur.

Ia juga akan mendorong pemerintah mencari solusi bagi warga tidak mampu yang terdampak perubahan status kepesertaan.

Menurut Kang Onnie, pemerintah harus menjaga keseimbangan antara ketepatan sasaran anggaran dan perlindungan kesehatan masyarakat.

Dengan pengawasan tersebut, DPRD Jabar berharap masyarakat tidak mampu tetap memperoleh pelayanan kesehatan tanpa terbebani biaya pengobatan.