Komisi XIII DPR RI Dukung Cianjur Jadi Pilot Program Desa Sadar HAM, Bupati Dorong Seluruh Desa Ikut Program

RUANGPOJOK.COM – Komisi III DPR RI dan Bupati Cianjur mendukung penuh Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) RI mendorong Kabupaten Cianjur menjadi pilot program Desa Sadar HAM di Jawa Barat.

Program itu muncul setelah kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melibatkan warga Cianjur di Kabupaten Sikka, NTT.

Pemerintah menilai program tersebut mampu memperkuat perlindungan masyarakat sekaligus mencegah perdagangan orang dari tingkat desa.

Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Golkar, Isfhan Taufik Munggaran, mendukung penuh program Desa Sadar HAM di Cianjur oleh Kementrian HAM RI.

Menurut Isfhan, program tersebut penting untuk menjamin perlindungan hak dasar, mencegah diskriminasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Cianjur.

“Sebagai anggota Komisi XIII DPR RI, kami mendukung program tersebut karena menjadi bagian tugas kami mengawal mitra kerja,” kata Ishfan, Selasa, 26 Mei 2026.

Ia menilai Cianjur memiliki modal sosial kuat dalam menjaga toleransi dan nilai kebangsaan. Cianjur juga pernah meraih rekor MURI melalui budaya nusantara lintas iman.

Namun, Cianjur masih menghadapi persoalan serius seperti TPPO, praktik kawin kontrak, dan persoalan imigrasi.

Ishfan meminta seluruh elemen masyarakat terlibat dalam pencegahan TPPO, mulai dari RT, RW, pemerintah daerah, hingga aparat penegak hukum.

Ia juga meminta pengawasan imigrasi diperketat agar tidak terjadi penyalahgunaan visa wisata untuk bekerja di luar negeri.

“Jangan memilih jalur instan karena berisiko tinggi terhadap tindak pidana perdagangan orang,” ujarnya.