Komisi XIII DPR RI Dukung Cianjur Jadi Pilot Program Desa Sadar HAM, Bupati Dorong Seluruh Desa Ikut Program

Isfhan mengingatkan masyarakat agar bekerja ke luar negeri melalui prosedur resmi serta memenuhi syarat administrasi dan kompetensi kerja.

Ia juga menyoroti pentingnya keadilan dalam penyaluran bantuan sosial di tingkat desa sebagai salah satu wujud Sadar HAM.

Menurutnya, perangkat desa harus menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Jangan sampai bantuan diberikan kepada warga mampu, sementara masyarakat tidak mampu justru tidak menerima bantuan,” katanya.

Sementara itu, Bupati Cianjur, Muhamad Wahyu Ferdian, mengapresiasi rencana Kementerian HAM menjadikan Cianjur sebagai pilot program Desa Sadar HAM.

“Alhamdulillah, kami sangat mengapresiasi rencana Cianjur menjadi pilot program Desa Sadar HAM oleh Kementrian HAM RI di Jawa Barat,” kata Wahyu.

Ia mengakui kasus TPPO di Cianjur menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian bersama.

Menurut Wahyu, sinergi pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dapat menekan praktik TPPO di Cianjur.

“Mudah-mudahan program ini bisa menghapuskan TPPO di Cianjur,” ujarnya.

Wahyu berharap seluruh desa di Cianjur ikut merealisasikan program Desa Sadar HAM.

Program Desa Sadar HAM menjadi agenda strategis pemerintah pusat untuk memperkuat pemenuhan HAM di desa, mulai dari pendidikan, kesehatan, pangan, hingga perlindungan kelompok rentan.