KemenHAM Soroti Empat Persoalan HAM di Cianjur, dari Tawuran hingga LGBT

Hasbullah juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi di media sosial.

Informasi keliru dapat memicu kesalahpahaman dan memperbesar konflik horizontal.

Di sisi lain, KemenHAM menyiapkan empat program penguatan HAM untuk Cianjur.

Program tersebut mencakup Cianjur Sadar HAM, Desa Ramah HAM, Sekolah Damai, serta pelayanan publik ramah kelompok rentan.

Thomas Harming Suwarta mengatakan program tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran HAM hingga tingkat masyarakat paling bawah.

“Targetnya memastikan peningkatan kesadaran HAM di tengah masyarakat,” kata Thomas.

KemenHAM akan mendorong keberadaan penggerak HAM di tingkat desa. Mereka akan membantu memantau persoalan yang berkaitan dengan pemenuhan hak masyarakat.

Thomas mengatakan pemerintah menggunakan lima aspek untuk mengukur pelaksanaan HAM.

Aspek tersebut meliputi penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan.

KemenHAM juga menggunakan 17 indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs sebagai parameter.

Indikator itu mencakup kemiskinan, pendidikan, kesehatan, sanitasi, air bersih, lingkungan, dan persoalan sosial lainnya.

Thomas mencontohkan persoalan putus sekolah dan stunting sebagai bagian dari isu pemenuhan HAM.

Menurut dia, penggerak HAM di desa dapat memetakan persoalan tersebut dan mendorong pemerintah mencari penyelesaian.

KemenHAM tidak akan langsung mencabut pembinaan desa ketika masih menemukan persoalan HAM.

Pemerintah akan melakukan pendampingan, pemantauan, pembinaan, dan evaluasi secara berkelanjutan.

“Tidak bisa kita mengharapkan sesuatu yang instan. Pendampingan dan pembinaan terus-menerus dilakukan,” ujarnya.

Thomas mengatakan program Desa Ramah HAM telah berjalan secara bertahap di sekitar 200 desa di Indonesia.

KemenHAM berencana menambah cakupan program tersebut pada tahun depan, termasuk membuka peluang bagi Cianjur.

Empat program di Cianjur akan memiliki sasaran berbeda. Cianjur Sadar HAM akan memberikan pelatihan HAM kepada ASN setiap tahun.

Desa Ramah HAM akan menetapkan satu desa di setiap kecamatan sebagai percontohan.

Sekolah Damai akan mendorong lingkungan pendidikan bebas perundungan dan kekerasan.

Sementara pelayanan prima akan menyediakan loket khusus bagi lansia, penyandang disabilitas, dan ibu hamil.

KemenHAM berharap penguatan HAM di Cianjur tidak berhenti pada kegiatan seremonial.

Pemerintah ingin nilai HAM diterapkan dalam pelayanan publik, pendidikan, penegakan hukum, dan kehidupan masyarakat sehari-hari.