DPRD Jabar Abdul Karim Desak BBWS Tuntaskan Polemik JIAT Agrabinta

Abdul Karim turut mempertanyakan lambatnya penyerahan hasil pekerjaan kepada kelompok penerima manfaat.

Ia menilai proyek pemerintah harus segera memberikan dampak nyata bagi petani.

“Jangan sampai masyarakat menilai pemerintah setengah-setengah membantu petani. BBWS harus segera turun ke lapangan untuk memastikan persoalan ini selesai,” katanya.

Ia juga menanggapi informasi mengenai tidak adanya papan proyek di lokasi pekerjaan.

Berdasarkan penjelasan yang diterimanya, penyedia bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan proyek karena pekerjaan telah dikontrakkan.

Abdul Karim mengungkapkan BBWS menjelaskan salah satu persoalan berkaitan dengan perubahan nilai dana kerohiman yang sebelumnya telah disepakati antara penyedia dan masyarakat.

“Awalnya nilai dana kerohiman sudah disepakati. Namun saat penyelesaian angkanya berubah sehingga penyedia keberatan. Dalam waktu dekat, penyedia bersama BBWS akan bertemu masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan BBWS tetap bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan proyek. Sementara itu, penyedia wajib menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai kontrak.

Karena itu, Abdul Karim meminta BBWS dan penyedia segera menemui masyarakat, menyelesaikan seluruh persoalan, serta mempercepat operasional JIAT.

“Dewan Provinsi Jawa Barat meminta BBWS dan penyedia segera turun ke lapangan, menengahi keluhan masyarakat, serta menyelesaikan seluruh persoalan. Manfaat program ini harus segera dirasakan petani,” pungkasnya.