Dinas PUTR Cianjur: “Gorol” Hanya Istilah yang Familiar di Masyarakat, Bukan Nama Program Resmi

“Perencanaan, pelaksanaan fisik dan pengawasan dilakukan oleh Dinas PUTR. Sedangkan pengadaan material dilaksanakan oleh penyedia jasa atau kontraktor,” katanya.

Bambang juga menanggapi keterlibatan masyarakat dalam pekerjaan pengecoran jalan yang selama ini menjadi sorotan.

Menurut dia, tenaga kerja utama di lapangan merupakan staf atau pelaksana Dinas PUTR yang tidak menerima upah tambahan karena sudah mendapatkan gaji sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sementara masyarakat yang ikut membantu pekerjaan melakukannya secara sukarela sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan lingkungan.

“Biasanya keterlibatan masyarakat muncul atas permintaan kepala desa dan warga sendiri. Itu bentuk kepedulian dan partisipasi mereka terhadap perbaikan jalan di wilayahnya,” ujar Bambang.

Ia menilai pola swakelola tersebut memberikan efisiensi anggaran karena tidak terdapat komponen biaya upah tenaga kerja sebagaimana pekerjaan yang sepenuhnya dikerjakan kontraktor.

Dengan demikian, panjang jalan yang dapat ditangani menjadi lebih besar dibandingkan metode pelaksanaan konvensional.

“Dengan tidak adanya biaya upah tenaga kerja, panjang jalan yang dibangun bisa lebih panjang dibandingkan jika seluruh pekerjaan dilaksanakan oleh penyedia jasa,” katanya.

Hingga pertengahan Juni 2026, Dinas PUTR mencatat realisasi pekerjaan baru mencapai 25 paket dari total 32 paket yang direncanakan.

Sementara tujuh paket lainnya masih dalam tahap pelaksanaan dan ditargetkan rampung sesuai jadwal yang telah ditetapkan pemerintah daerah.