Cerita Ahmad, Merawat Ternak Tetangga Sembari Menunggu Kepastian PPPK

“Untuk bensin ke sekolah saja, saya butuh Rp10 ribu per hari. Belum lagi biaya servis motor yang bisa mencapai Rp100 ribu per bulan, ditambah kebutuhan pokok. Gaji ini jelas tidak cukup,” jelasnya.

Selain itu, Achmad tidak mendapatkan tunjangan honorer karena masa kerjanya dianggap belum memenuhi syarat.

“Saya hanya berusaha semaksimal mungkin untuk bertahan hidup. Jika SK sudah keluar, saya ingin mengajukan pinjaman ke bank untuk modal usaha dan keperluan Lebaran. Rata-rata guru honorer berpikir seperti itu, ada yang ingin melunasi utang atau memenuhi kebutuhan lain,” katanya.

Achmad berharap semua guru honorer yang lolos seleksi PPPK di Kabupaten Cianjur segera mendapatkan kepastian penerbitan Surat Keputusan (SK).

“Kami sangat berharap SK segera diterbitkan. Ini menyangkut kehidupan banyak guru yang menggantungkan harapan pada status PPPK. Selama ini, kami dihargai sebagai tenaga pengajar, tetapi secara profesi belum mendapatkan kesejahteraan yang layak,” tegasnya.

Ia menilai pemerintah perlu lebih serius memperhatikan kesejahteraan guru jika ingin meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia.

“Jika IPM ingin ditingkatkan, sejahterakan juga para guru. Jangan sampai mereka yang menjadi motor penggerak peningkatan IPM justru tidak mendapatkan haknya,” pungkasnya.