BCW Kritik Rencana Layer Baru Cukai Rokok: Jangan Jadikan Kebijakan Fiskal Eksperimen

RUANGPOJOK.COM – Bea Cukai Watch (BCW) mengkritik rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambah layer baru tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT).

BCW meminta pemerintah menyusun kebijakan tersebut berdasarkan data, simulasi ekonomi, pengawasan ketat, serta indikator keberhasilan yang terukur.

Sekretaris Eksekutif BCW Eko Teguh Wiyono atau Eko TW menilai tujuan melegalkan pelaku usaha rokok ilegal dapat dipahami.

Namun, pemerintah tidak bisa mengandalkan asumsi bahwa tarif lebih rendah otomatis membuat pelaku ilegal beralih ke pasar legal.

“Persoalannya bukan sekadar menambah layer. Pemerintah harus menunjukkan basis data, target pelaku, potensi produksi, tarif ideal, dan tambahan penerimaan negara,” kata Eko.

Ia menyampaikan pernyataan itu di Sekretariat BCW, Jalan Saharjo 123, Jakarta, Jumat, 28 Agustus 2026.

BCW Minta Pemerintah Buktikan Dampak Layer Baru

Purbaya sebelumnya menyatakan optimistis layer baru CHT dapat menekan peredaran rokok ilegal.

Pemerintah juga telah bertemu sejumlah pedagang rokok ilegal dan membuka peluang bagi mereka masuk ke dalam sistem legal.

Purbaya menyatakan pemerintah akan menindak tegas pelaku yang tetap menjalankan aktivitas ilegal setelah fasilitas tersebut tersedia.

BCW meminta pemerintah menjelaskan mekanisme kebijakan tersebut sebelum memberlakukannya.

Menurut Eko, pemerintah harus melindungi pelaku usaha yang selama ini mematuhi aturan dan membayar cukai.

“Jangan sampai pelaku patuh merasa dirugikan, sedangkan pelaku ilegal justru mendapat akses dengan beban lebih ringan,” ujarnya.

Eko menilai desain kebijakan yang keliru dapat menciptakan moral hazard dalam industri hasil tembakau.

BCW Soroti Risiko Downtrading Rokok

BCW juga mempertanyakan klaim pemerintah bahwa layer baru tidak otomatis memicu downtrading.

Downtrading dapat menggeser konsumsi atau produksi menuju golongan rokok dengan harga serta beban cukai lebih rendah.

Purbaya sebelumnya menyebut perilaku tersebut bergantung pada pasar dan selera konsumen.

Pemerintah juga berencana mengatur jarak tarif antar golongan agar produk tidak bersaing secara langsung.

Namun, pemerintah belum mengumumkan besaran tarif layer baru karena masih akan membahasnya bersama DPR RI.

Eko meminta pemerintah menguji risiko tersebut melalui simulasi ekonomi dan data historis.

“Kalau pemerintah menyatakan downtrading tidak terjadi, tunjukkan simulasinya,” kata Eko.

Ia meminta pemerintah menghitung selisih tarif, elastisitas harga, perpindahan konsumen, dampak terhadap SKT dan SKM, serta penerimaan negara.

“Kebijakan fiskal harus bisa diuji dengan angka, bukan hanya dengan optimisme,” tegasnya.

BCW Tolak Kebijakan Tanpa Data

BCW menilai pemerintah perlu berhati-hati karena berencana menerapkan layer baru pada tahun ini.

Sementara itu, pemerintah belum membahas kebijakan tersebut secara resmi bersama Komisi XI DPR RI.

Besaran tarif layer baru juga belum mencapai tahap final.

Pemerintah sebelumnya menargetkan implementasi kebijakan tersebut pada Juni 2026, tetapi rencana itu belum terealisasi.

BCW mengingatkan Kementerian Keuangan agar tidak menetapkan kebijakan sebelum menyelesaikan kajian dampak dan instrumen pengawasan.

“Jangan membuat kebijakan terlebih dahulu, lalu mencari pembenaran datanya,” ujar Eko TW.