BCW Kritik Rencana Layer Baru Cukai Rokok: Jangan Jadikan Kebijakan Fiskal Eksperimen

Ia meminta pemerintah membuka data, memetakan masalah, menguji alternatif, menghitung dampak, kemudian mengambil keputusan.

Definisi Pelaku Rokok Ilegal Harus Jelas

BCW juga meminta pemerintah memperjelas kategori pelaku ilegal yang akan mendapat kesempatan masuk ke layer baru.

Pemerintah perlu menjelaskan apakah kebijakan tersebut menyasar produsen tanpa izin, produksi tidak tercatat, atau distributor tanpa pita cukai.

Menurut Eko, pemerintah tidak bisa menyamakan seluruh bentuk pelanggaran melalui satu kebijakan.

“Negara boleh memberikan jalan untuk menjadi legal, tetapi tidak boleh memberi insentif untuk melanggar terlebih dahulu,” katanya.

BCW meminta pemerintah menerapkan mekanisme transisi, verifikasi, dan pengawasan sebelum memberikan fasilitas kepada pelaku ilegal.

BCW Minta Data Cukai Rokok Dibuka

BCW meminta Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai membuka basis data yang menjadi dasar penyusunan layer baru.

Data tersebut mencakup produksi hasil tembakau berdasarkan jenis dan golongan, jumlah pabrik aktif, serta pemesanan pita cukai.

Pemerintah juga perlu membuka data realisasi pita cukai, penerimaan CHT, penindakan rokok ilegal, dan estimasi pasar ilegal selama lima tahun terakhir.

Menurut BCW, data tersebut dapat menguji akar persoalan industri hasil tembakau.

Pemerintah perlu memastikan apakah masalah utama berasal dari struktur tarif, pengawasan produksi, distribusi pita cukai, atau penegakan hukum.

BCW Dorong Indikator Keberhasilan

BCW meminta pemerintah menetapkan indikator keberhasilan jika akhirnya memberlakukan layer baru CHT.

Indikator tersebut harus mencakup jumlah pelaku ilegal yang menjadi legal dan tambahan produksi yang masuk dalam sistem resmi.

Pemerintah juga perlu menghitung tambahan penggunaan pita cukai, penerimaan negara, serta penurunan peredaran rokok ilegal.

“Kalau tujuannya mengubah pasar ilegal menjadi legal, tunjukkan berapa pelaku yang menjadi legal dan berapa penerimaan negara bertambah,” ujar Eko.

Menurut dia, pemerintah harus mampu menunjukkan hasil kebijakan melalui angka yang dapat diverifikasi publik.

BCW Siapkan Kajian Independen

BCW menyatakan akan melakukan kajian independen terhadap rantai Cukai Hasil Tembakau.

Kajian tersebut akan menguji hubungan produksi legal, struktur tarif, pemesanan pita cukai, penggunaan pita cukai, dan penerimaan negara.

BCW juga akan menganalisis perkembangan pasar ilegal serta potensi downtrading setelah pemerintah menerapkan layer baru.

Eko menegaskan BCW tidak secara otomatis menolak ataupun mendukung rencana Menteri Keuangan tersebut.

“Setiap kebijakan yang menyangkut ratusan triliun rupiah penerimaan negara harus dapat diuji secara transparan,” kata Eko.

Ia menilai pemerintah tetap perlu memastikan kebijakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

“Menteri boleh bergerak cepat, tetapi kebijakan fiskal tidak boleh tergesa-gesa,” tegas Eko TW.

Menurutnya, pemerintah perlu membedakan keberanian mengambil keputusan dengan keputusan yang mengabaikan basis data dan mitigasi risiko.

BCW meminta pemerintah tidak menjadikan struktur CHT sebagai ruang eksperimen tanpa baseline, simulasi, dan parameter keberhasilan.

“Anomali harus diperiksa, kebocoran harus ditutup, pelaku ilegal harus ditertibkan, dan pelaku patuh harus mendapat kepastian,” pungkas Eko TW.