Warga Villa Cherry Tolak Dapur SPPG Palasari, Pertanyakan Izin dan Dampak Lingkungan

Keluhan serupa disampaikan RN, warga yang tinggal tak jauh dari lokasi dapur. Ia mengkhawatirkan bau masakan, kebisingan, dan dampak kesehatan bagi keluarganya.

“Kalau aktivitas dimulai pukul 01.00 dini hari untuk mengejar distribusi ke sekolah pukul 09.00, kebisingan pasti terjadi. Saya punya anak balita dan orang tua yang menderita asma. Itu harus menjadi pertimbangan,” ujarnya.

RN juga menyatakan pengelola dapur tidak melakukan sosialisasi sebelum rencana pendirian mencuat ke publik.

“Setelah ramai diberitakan, baru izin diurus sekitar Desember atau Januari. Sebelumnya tidak ada pemberitahuan ke warga terdekat,” kata dia.

Kepala Desa Palasari, H. Ridwan, mengakui polemik muncul karena pendirian dapur SPPG berada di kawasan permukiman.

Ia menyebut Desa Palasari membutuhkan lima dapur untuk mendukung program MBG, dan salah satunya berada di Villa Cherry.

“Kalau menyangkut aturan luas lahan, letak, dan ketentuan teknis, itu menjadi kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN), bukan desa. Rata-rata dapur memang ditempatkan di tengah lingkungan masyarakat agar dekat dengan sasaran penerima,” ujarnya.

Ridwan menambahkan, saat ini terdapat dua dapur SPPG di Desa Palasari yang belum beroperasi, termasuk di Villa Cherry. Seluruhnya telah menandatangani nota kesepahaman dan tinggal menunggu penyaluran program.

Hingga Selasa malam, polemik pendirian dapur SPPG di Villa Cherry belum menemukan titik temu.

Warga mendesak kejelasan izin dan jaminan pengelolaan lingkungan sebelum operasional dimulai, sementara pemerintah desa menunggu keputusan dan arahan lebih lanjut dari pihak terkait.