Ratusan Warga Geruduk Kantor Desa Sirnagalih, Pemerintah Bekukan Bumdesa

“Setelah audiensi, sekitar 75 persen pertanyaan warga tidak terjawab. Sisanya pun belum jelas,” kata Opik.

Menurut dia, warga menemukan dugaan ketidakteraturan administratif sejak Agustus 2025.

“Ketika mau ada aksi baru dibuatkan laporan PAD Bumdesa. Kami ingin mengetahui kondisi administrasi yang sebenarnya,” ujarnya.

Opik menyebut warga menerima keputusan pembekuan operasional Bumdesa oleh pemerintah desa.

“Alhamdulillah Bumdesa dibekukan, dananya dikembalikan ke rekening Bumdesa. Kami akan mengawal pembentukan pengurus baru,” katanya.

Kepala Desa Sirnagalih, Sugiyana, membenarkan pembekuan dilakukan menindaklanjuti tuntutan warga yang meminta transparansi pengelolaan Bumdesa.

“Pembekuan dilakukan karena kurangnya informasi dan adanya tuntutan keterbukaan soal perjalanan Bumdesa,” ujarnya.

Sugiyana menjelaskan keputusan tersebut merupakan kesepakatan bersama antara pemerintah desa dan warga yang berunjuk rasa.

Ada dua poin utama, yakni penghentian sementara operasional Bumdesa serta menunggu audit dari lembaga berwenang.

“Agar tidak berkepanjangan, Bumdesa dibekukan sambil menunggu auditor,” ucapnya.

Pemerintah desa akan menindaklanjuti pembekuan ini dengan musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

“Kami merespons tuntutan masyarakat. Musyawarah dengan BPD akan dilakukan. Untuk keuangan, seluruh dana Bumdesa ada di rekening,” kata Sugiyana.