Pengawasan Pemerintah DPRD Jabar di Desa Ciwalen, Warga Sampaikan Keluhan UHC

Informasi tersebut, kata dia, baru dipahami setelah dijelaskan dalam forum dialog.

“Banyak yang baru tahu bahwa BPJS sekarang tidak selalu berbentuk kartu fisik. Setelah dijelaskan, alhamdulillah mereka akhirnya mengerti,” katanya.

Namun, Onnie menyoroti persoalan krusial saat warga ingin beralih dari BPJS mandiri ke BPJS gratis.

Meski masuk kategori tidak mampu, mereka tetap diwajibkan melunasi tunggakan lama, sehingga prosesnya menjadi rumit dan memakan waktu.

“Di daerah lain ada kebijakan keringanan. Di Purwakarta, misalnya, ada diskon hingga 40 persen. Tapi di Cianjur ini saya baru tahu masih harus dilunasi penuh. Ini yang mau tidak mau harus kita tindak lanjuti dengan BPJS,” ungkapnya.

Onnie berharap program UHC yang menjadi unggulan Pemerintah Kabupaten Cianjur benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Dengan alokasi anggaran sekitar Rp300 miliar, ia berharap cakupan jaminan kesehatan masyarakat cianjur dapat mencapai 80–90 persen.

“Tagline UHC jangan sekadar slogan. Standar jaminan kesehatan masyarakat Cianjur harus benar-benar terjamin,” pungkasnya.