Pengawasan Pemerintah di Ciranjang, Warga Minta Bantuan Kang Onnie Akses UMKM

“Program pengawasan pemerintahan berjalan normal, tapi banyak aspirasi warga yang terhambat karena mereka tinggal di atas tanah KAI,” kata Onnie.

Ia menjelaskan, regulasi yang tumpang tindih membuat pemerintah tidak bisa mengalokasikan anggaran pembangunan, termasuk perbaikan jalan dan sarana pendukung lainnya.

“Program seperti pembangunan jalan atau perbaikan fasilitas tidak bisa dilakukan karena aturannya tidak memperbolehkan,” ujarnya.

Untuk mengatasi hal ini, Onnie berjanji akan membawa persoalan tersebut ke anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat agar pemerintah pusat dapat mencari solusi.

“Ini masukan penting. Nanti akan saya teruskan ke anggota DPR RI yang menangani Jawa Barat,” kata dia.

Selain masalah tanah, warga juga mengeluhkan sulitnya mendapatkan permodalan UMKM.

Kang Onnie merekomendasikan pembentukan kelompok usaha untuk memudahkan pengajuan proposal kredit ke Bank Himbara maupun Bank BJB.

“Biasanya kredit kecil seperti lima jutaan bisa diajukan lewat program Kredit Mesra di Bank BJB. Silakan buat proposal, nanti saya bantu,” pungkasnya