Keterlambatan Pengesahan RDTR Ancam Kepastian Investasi di Cianjur

Dokumen ini penting untuk kepastian hukum ruang, percepatan perizinan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA), arahan pembangunan berbasis daya dukung lingkungan, hingga mitigasi kebencanaan.

“Tata ruang adalah wadah semua sektor, jadi penyusunannya harus lintas perangkat daerah dan berbasis peta dasar yang tervalidasi,” tutur Willy.

Willy menegaskan bahwa penyusunan di daerah relatif tidak mengalami kendala.

Hambatan justru muncul pada proses pengesahan di tingkat kementerian.

Dua RDTR, yakni Cidaun dan Cipanas, telah memenuhi syarat wajib seperti rekomendasi peta dari Badan Informasi Geospasial (BIG) dan validasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHS).

“Persyaratan daerah sudah lengkap. Kalau pun lama, itu karena antrean verifikasi di pusat, bukan kendala di Cianjur,” ucapnya.

Ia menjelaskan, prosedur pengajuan RDTR harus mengikuti alur Permen ATR, mulai penyusunan oleh dinas dan Pokja Penataan Ruang, konsultasi lintas sektor, rapat harmonisasi, hingga persetujuan substansi diterbitkan.

Pemkab Cianjur berharap Kementerian ATR dapat mempercepat verifikasi agar RDTR segera disahkan dan dapat menjadi dasar kuat dalam pengendalian pembangunan maupun investasi.

“Ini proses berjenjang dari RTRW nasional, provinsi, hingga kabupaten, lalu didetailkan dalam RDTR. Kami berharap pengesahannya tidak berlarut-larut,” pungkasnya.