Kakanwil KemenHAM dan DPRD Jabar Bahas Kisruh SPMB, PCMB, dan Sekolah Maung

Ia mengatakan setiap kebijakan pendidikan harus mengedepankan keadilan, transparansi, non-diskriminasi, dan kepentingan terbaik bagi anak.

“Setiap anak memiliki hak yang sama memperoleh akses pendidikan. Sistem penerimaan harus memberikan kepastian, keadilan, dan kemudahan bagi masyarakat,” ujar Hasbullah.

Ia menilai informasi yang tidak tersampaikan dengan baik atau sistem yang belum optimal dapat menghambat layanan pendidikan dan menimbulkan kebingungan.

Hasbullah menegaskan Kementerian HAM tidak mengambil alih kewenangan teknis pendidikan. Namun, lembaganya memastikan pelayanan publik tetap menghormati prinsip hak asasi manusia.

Menurutnya, berbagai persoalan dalam SPMB dan PCMB harus menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperbaiki kualitas layanan pendidikan di Jawa Barat.

“Aspirasi masyarakat harus menjadi bagian penting dalam evaluasi kebijakan. Negara wajib hadir mendengarkan, menjelaskan, dan memberikan solusi yang berkeadilan,” katanya.

Sementara itu, Komisi V DPRD Jawa Barat menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Dinas Pendidikan.

DPRD berharap langkah tersebut menghasilkan solusi komprehensif terhadap berbagai persoalan penerimaan peserta didik yang berkembang di masyarakat.

Audiensi itu menjadi upaya memperkuat komunikasi antara masyarakat dan pemerintah agar kebijakan pendidikan berjalan adil, transparan, dan menghormati hak pendidikan anak.