Kades Didemo Warga, Apdesi Cianjur Soroti Minimnya Komunikasi dan Transparansi

“Permasalahan yang kami pelajari selama ini umumnya terkait ketidaktransparanan. Tapi juga tidak bisa dipungkiri, kadang ada kepentingan politik di baliknya, atau disharmonisasi internal seperti antara kepala desa dengan BPD, yang tidak difungsikan sebagaimana mestinya,” pungkasnya.

Bupati Cianjur, dr. Muhamad Wahyu Ferdian, juga merespons fenomena ini. Ia meminta masyarakat agar tidak terburu-buru menyimpulkan sebelum mengetahui duduk persoalan secara menyeluruh.

“Terkait fenomena masyarakat mendemo pemerintah desa, kita harus melihat dulu kasus per kasusnya. Tidak bisa dipukul rata. Bisa jadi karena mal-administrasi, atau karena faktor lain. Kita tidak menutup kemungkinan bahwa perbedaan sudut pandang antara masyarakat dan aparatur desa juga bisa menjadi pemicu,” ujar Bupati, Senin, 28 Juli 2025.

Ia menegaskan, jika ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan pemerintahan desa, maka harus ada pembuktian yang jelas dan penyelesaian melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Pemerintah Kabupaten Cianjur, kata dia, akan terus memantau dan mengevaluasi setiap laporan masyarakat terkait kinerja pemerintah desa.

“Semua harus mengikuti prosedur hukum. Jangan sampai ada prasangka tanpa dasar. Dan kami mendorong agar komunikasi antara perangkat desa dan masyarakat terus dibangun dengan baik,” pungkasnya.