GMNI Kembali Desak Hentikan Sementara Program MBG usai Tragedi Keracunan Massal

Selain itu, GMNI Cianjur juga menuding ada praktik rente dalam proyek MBG. Menurut mereka, harga ditekan sehingga kualitas makanan dikorbankan, sementara dugaan penyalahgunaan anggaran pun kuat terjadi.

“Jika program rakyat dijadikan proyek politik atau ladang bisnis segelintir elite, anak-anak yang jadi korban. Kami menolak keras praktik semacam ini,” tegas Agus.

Adapun GMNI Cianjur menyampaikan empat tuntutan, yakni menghentikan sementara distribusi MBG di Cianjur sampai ada jaminan keamanan, kemudian menggelar audit transparan terhadap seluruh vendor penyedia MBG.

Selanjutnya, memastikan angka kebutuhan gizi siswa dipenuhi sesuai standar, serta menjamin pemulihan korban, mulai dari perawatan medis, pendampingan psikologis, hingga hak belajar yang aman.

Lebih lanjut, Agus menegaskan pemerintah daerah dan DPRD tidak bisa lepas dari tanggung jawab.

Sebab, merujuk UUD 1945 dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendidikan dan kesehatan adalah urusan wajib yang harus dipenuhi negara.

“Negara bicara generasi emas 2045, tapi hari ini anak-anak justru sakit karena makanan gratis yang seharusnya bergizi. Ini ironi,” kata Agus.

Karena itu, GMNI menekankan tragedi ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh tata kelola MBG.

Mereka pun menuntut pemerintah bertanggung jawab, menghukum pihak yang lalai, serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan.

“Kami akan terus bersuara sampai ada langkah nyata yang benar-benar menjamin keselamatan anak-anak,” ujar Agus.