GMNI Cianjur Soroti Keterbukaan Informasi Publik, Ketua DPRD Turun Tangan Hadapi Massa

Mereka juga meminta kejelasan soal penggunaan dana donasi gempa Cianjur senilai Rp3,2 miliar, seperti tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tahun 2022.

GMNI mendesak DPRD membuka transparansi, terutama dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan publik. Namun, Agus mengungkapkan bahwa permintaan data anggaran website Pemkab justru dijawab dengan alasan dokumen tersebut bersifat rahasia.

“Kami meminta DPRD terbuka kepada publik, khususnya soal anggaran dan kebijakan. Jika tidak ada respons konkret, kami siap mengerahkan massa lebih besar,” tegasnya.

Oleh karena itu, GMNI bertekad terus mengawal isu ini, termasuk mendorong pembentukan pansus dan melaporkan masalah ini ke Kejaksaan jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.

“Kami tidak akan berhenti. Ini adalah perjuangan kami untuk memastikan hak rakyat terpenuhi,” tegas Agus.

Menanggapi tuntutan mahasiswa, Ketua DPRD Cianjur, Dr. Ir. Hj. Metty Triantika, M.T., mengapresiasi aksi GMNI sebagai bentuk kepedulian terhadap pembangunan daerah.

“Saya senang mereka menyampaikan gagasan yang semoga membawa perubahan. Soal website DPRD, kami telah menjelaskan bahwa informasinya bisa diakses, dan kami tetap membuka ruang transparansi,” ujarnya.

Metty juga berjanji akan menyiapkan data-data yang diminta untuk pertemuan lanjutan pekan depan.