GMNI Cianjur Nilai Program MBG Berpotensi Picu Monopoli dan Tekan Pedagang Lokal

Menurut Rama, praktik tersebut membuat pedagang kecil menanggung beban modal harian pengelola dapur.

Ia menilai situasi ini tidak adil, mengingat pengelola memiliki kapasitas investasi yang besar.

Dalam pernyataannya, Rama juga menyinggung pemikiran Rosa Luxemburg yang menyebut kapitalisme cenderung menekan ekonomi rakyat demi menjaga sirkulasi modal.

Ia menilai pola tersebut tercermin dalam pelaksanaan MBG di tingkat lokal.

GMNI Cianjur juga mengingatkan risiko penurunan kualitas gizi jika orientasi keuntungan lebih dominan.

Rama menilai isu penyusutan spesifikasi menu yang sempat mencuat merupakan dampak dari upaya menekan biaya operasional.

“Jika rantai pasok dikelola secara tertutup dan monopolistik, kualitas gizi hanya akan menjadi korban,” kata dia.

Atas kondisi tersebut, DPC GMNI Kabupaten Cianjur mendesak pemerintah dan pihak terkait melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan dapur MBG.

Mereka juga meminta distribusi pengelolaan diberikan kepada UMKM lokal, penetapan harga bahan baku sesuai harga pasar, pembayaran tepat waktu kepada pemasok, serta transparansi anggaran dan menu.

“Program Makan Bergizi Gratis tidak boleh berubah menjadi alat eksploitasi ekonomi rakyat. Kedaulatan pangan hanya bisa tercapai jika masyarakat lokal dilibatkan secara adil,” pungkas Rama.