GMNI Cianjur Kritik Porsi MBG di SDN Tanjung Harapan

Agus menilai pelaksana program yang mengabaikan juknis Badan Gizi Nasional berpotensi melanggar aturan dan membuka ruang terjadinya penyimpangan.

“Ketika juknis sudah jelas tetapi tetap dilanggar, pelaksana berarti tidak menghormati regulasi. Situasi ini bahkan dapat memunculkan dugaan korupsi dalam pengadaan dapur,” tegasnya.

GMNI Cianjur juga mendesak pengelola dapur MBG di Kabupaten Cianjur agar bekerja secara profesional dan tidak memaksakan operasional jika tidak mampu memenuhi standar program.

“Jika pengelola dapur tidak sanggup memenuhi ketentuan, mereka sebaiknya mengundurkan diri atau mengalihkan pengelolaan kepada dapur SPPG lain yang lebih siap dan kompeten,” tutup Agus.