DPW PPP Jabar Pastikan Muswil Digelar, Bantah Alasan Penunjukan Plt oleh DPP

Namun, DPW meminta penundaan Muswil melalui surat Nomor 596/IN/DPW/XII/2025 tertanggal 19 Desember 2025.

“Kami meminta penundaan Muswil dengan berbagai pertimbangan, termasuk kondisi kebencanaan di sejumlah wilayah seperti Aceh, Sumatera Utara, serta beberapa daerah di Jawa Barat,” jelas Apip.

Karena tidak mendapat jawaban dari DPP, DPW PPP Jawa Barat kembali mengirimkan surat kedua pada 5 Januari 2026. Surat tersebut merupakan hasil kesepakatan rapat koordinasi pengurus harian DPW, pimpinan majelis, dan seluruh pimpinan DPC PPP se-Jawa Barat yang digelar pada 29 Desember 2025.

Dalam surat kedua itu, DPW meminta DPP PPP agar pimpinan pusat yang ditetapkan dalam SK Kemenkumham Nomor M.HH-15.AH.11.02 Tahun 2025 duduk bersama menyelesaikan persoalan internal partai.

“Kami meminta DPP melengkapi struktur kepengurusan dan menyelaraskan AD/ART partai. Bahkan Pak Uu, sebagai bagian dari pengurus harian DPW, ikut menyepakati dan menandatangani surat penundaan Muswil,” tegas Apip.

Apip menegaskan, karena dua surat DPW PPP Jawa Barat tidak mendapat tanggapan dari DPP, serta masa bakti kepengurusan DPW Jawa Barat baru berakhir pada 31 Maret 2029 sesuai SK DPP Nomor 0825/SK/DPP/W/III/2023, DPW memastikan Muswil tetap dilaksanakan.

“Keputusan ini kami ambil dalam rapat hari ini. Dengan demikian, alasan penunjukan Plt dengan dalih DPW tidak mematuhi AD/ART dan tidak melaksanakan Muswil menjadi tidak berdasar,” pungkasnya.