Budi Martanova Pimpin BPBD Kota Tasikmalaya, Perkuat Mitigasi Bencana Berbasis Tata Ruang

Pendekatan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Kebijakan itu juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Kedua regulasi mewajibkan pemerintah mengintegrasikan mitigasi bencana dalam perencanaan pembangunan dan pemanfaatan ruang.

BPBD juga bertugas menyusun kajian risiko bencana, memperkuat sistem peringatan dini, menyusun rencana kontinjensi, dan mengedukasi masyarakat.

Lembaga tersebut harus mengintegrasikan mitigasi bencana ke dalam dokumen pembangunan daerah dan rencana tata ruang wilayah.

Budi diharapkan memperkuat kolaborasi dengan Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, BMKG, kecamatan, kelurahan, akademisi, dan relawan.

Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci meningkatkan ketangguhan Kota Tasikmalaya menghadapi berbagai ancaman bencana.

Di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, Budi dikenal sebagai ASN yang profesional, berintegritas, dan mampu membangun koordinasi antarlembaga.

Kemampuan tersebut menjadi modal menghadapi tantangan kebencanaan yang terus meningkat akibat perubahan iklim.

Perubahan iklim memicu cuaca ekstrem, banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga kebakaran lahan di berbagai daerah.

Karena itu, pemerintah terus memperkuat kelembagaan, meningkatkan kapasitas SDM, memanfaatkan teknologi kebencanaan, dan memperbaiki pengelolaan data.

Pemerintah Kota Tasikmalaya berharap kepemimpinan Budi Martanova memperkuat budaya mitigasi dan pencegahan bencana.

Keberhasilan BPBD tidak hanya diukur saat menangani bencana, tetapi juga saat mampu menekan risiko dan melindungi masyarakat melalui pembangunan yang aman, tangguh, dan berkelanjutan.