APBD Cianjur 2025 Naik di Perubahan Rp200 Miliar Lebih, Prioritas ke Infrastruktur, IPM dan Kesehatan

Sementara itu, berdasarkan informasi dari anggota dewan, anggaran bantuan provinsi (banprov) tahun 2026 akan dikelola langsung oleh pemerintah provinsi Jawa Barat, bukan melalui APBD Kabupaten Cianjur.

“Kalo untuk banprov informasinya kemungkinan untuk kabupaten kota tidak di anggarkan. Namun, dibangunkan langsung secara fisik oleh provinsi,” jelas Bakti.

Perubahan anggaran juga menyasar program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) setelah pemerintah pusat memangkas 129 ribu peserta.

“Dengan adanya kebijakan pusat memotong 129 ribu peserta JKN, sekarang diserahkan di kabupaten makanya ada pembengkakan di perubahan dengan target sekitar kekurangan 8 milyar,” ujarnya.

Bakti menyebut, tahun depan pembagian anggaran Universal Health Coverage (UHC) antara kabupaten dan provinsi akan berubah.

“Kemungkinan tahun depan PBI bpjs kesehatan, tadinya 60% dan 40% jadi 75% dan 25% karena optionnya dilimpahkan ke kabupaten,” jelasnya.

Ia menambahkan, pemerintah provinsi menganggarkan Rp69 miliar untuk jaminan kesehatan dengan skema baru.

“Kita kejar UHC prioritas, untuk masyarakat yang memang belum punya BPJS bisa dilayani 1 hari, jika UHC biasa 14 hari,” pungkasnya.

Ketika ditanya alokasi anggaran untuk Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Cianjur, Bakti menolak merinci nominalnya.

“Terkait berapa anggaran perubahan yang dialokasikan untuk pokir DPRD, itu kan sudah ke dinas masing-masing, saya tidak berani menyebutkan,” tuturnya.