Aksi Jilid V Menyoal Program MBG, GMNI Cianjur Tolak Bujuk Rayu DPRD

GMNI menilai absennya pemerintah dan DPRD menjadi bukti hilangnya tanggung jawab moral serta politik Pemkab terhadap keselamatan siswa yang menjadi korban program MBG.

Mereka menegaskan empat tuntutan utama yakni penghentian sementara program MBG hingga ada jaminan keamanan pangan, audit menyeluruh terhadap vendor penyedia, pemulihan bagi korban, serta transparansi data pelaksanaan program.

Menurut Agus, pihak DPRD sempat menawarkan pertemuan tertutup untuk membahas persoalan tersebut. Namun, GMNI menolak karena dinilai tidak transparan.

“Mereka menawar-nawarkan pertemuan gelap. Saya tidak mau bertemu di tempat yang gelap, tempat negosiasi apa itu? Publik harus tahu,” ujar Agus menegaskan.

Ketegangan akhirnya mereda setelah aparat keamanan berhasil menenangkan massa.

GMNI memastikan akan terus mengawal persoalan ini hingga pemerintah daerah membuka seluruh data program MBG secara terbuka dan bertanggung jawab di hadapan publik.

Hingga berita ini diturunkan, Ketua DPRD Cianjur, Metty Triantika, belum memberikan tanggapan atas absennya perwakilan dewan dalam aksi tersebut.